Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus Tahun 2022, Telah di Laksanakan kegiatan Selamatan dan Tasyakuran Untuk memperingati HUT kemerdekaan RI yang Ke 77. yang dihadiri oleh Sekdin Dinas Sosial P2PA Kab. Demak, dan warga sekitar makam pahlawan RATNA CAHAYA BINTARUN.
PKH Kecamatan Guntur dalam acara Gebyar Program Keluarga Harapan (GPKH) pada Jumat 12 Agustus 2022 bertempat di Halaman Kecamatan Guntur, Gebyar PKH merupakan program rutin tahunan dalam rangka menjaga silaturahmi antara pendamping dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga kepala desa, camat berikut jajarannya. Sehingga KPM PKH semakin termotivasi dan semangat bangkit menjadi keluarga mandiri.
Kegiatan yang bertajuk Gebyar PKH ini dihadiri oleh Bupati dr. Hj Eisti’anah,SE, Pj Sekda yang sekaligus Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Drs.Eko Pringgolaksito,M.Si, Asisten II Sekda Drs. Agus Nugroho LP, serta Camat Guntur Ali Mahbub,SH,MH yang melakukan penanaman 7.600 bibit pohon bersama PKH Kecamatan Guntur.
Adapun 7.600 batang bibit pohon yang diterima Bupati dari bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Jateng adalah sebagai berikut :
Sambutan Bupati Demak mengatakan, gebyar PKH di Kecamatan Guntur dapat menjadi motivasi bagi para keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dalam meningkatkan budaya hidup sehat dengan berolahraga, mencintai lingkungan dengan penanaman pohon serta menumbuhkan kepedulian sosial dengan donor darah. Dan Beliau juga berpesan kepada para pendamping PKH agar tak segan dan bosan mengedukasi para KPM PKH. Sehingga jumlah KPM berkurang karena mampu hidup mandiri dan tidak lagi berharap bantuan.
Diakui bupati, para pendamping PKH selama ini yang telah berkontribusi positif dan berjuang keras, sehingga KPMPKH yang ada di desa dapat berdaya guna dalam meningkatkan kualitas hidup agar terlepas dari garis kemiskinan. Peran pendamping PKH sangat penting sebagai penanggung jawab dalam proses pendataan, verifikasi serta proses penyaluran bantuan. Persoalan kemiskinan hingga saat ini masih menjadi tantangan yang perlu dituntaskan, sebagai salah satu target pembangunan daerah maupun nasional. Dampak yang ditimbulkan kemiskinan ini cukup serius dalam merenggut kesejahteraan masyarakat.
Seiring HUT ke-77 Kemerdekaan RI, sejumlah kegiatan dirangkai dalam Gebyar PKH Kecamatan Guntur. Yakni senam sehat, donor darah dan pembagian 7.600 bibit pohon kepada 20 kepala desa di Kecamatan Guntur untuk selanjutnya distribusikan ke desa-desa sebagai bagian kepedulian lingkungan dan upaya memperbaiki alam yang semakin menyusut ketersedian oksigen.
Kegiatan pada hari Jumat, 12 Agustus 2022. Pencairan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Kabupaten Demak Tahap 1 oleh Tim Bank Jateng Cabang Demak, Dinsos P2PA Kabupaten Demak, pendamping PKH dan TKSK Kecamatan Sayung bertempat di Aula Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dengan jumlah KPM sebanyak 133 penerima manfaat, setiap KPM mendapatkan Rp. 600.000,- untuk bulan Juni dan Juli Tahun 2022, sedangkan Anggaran BLT DBHCHT Kabupaten Demak sebanyak 6.775 KPM, dan Anggaran BLT DBHCHT Provinsi Jawa Tengah untuk KPM Kabupaten Demak sebanyak 9.320 KPM.
Jumat, 12 Agustus 2022 Pendamping Sosial PKH Kecamatan Demak CHOIRUR ROZAQ,SH memastikan salah satu KPM PKH apakah benar ikhlas mengundurkan diri dari kepesertaan PKH. Alhamdulillah, atas nama Ibu Jumi’atun yang beralamatkan di Desa Raji Kecamatan Demak, dengan ikhlas mengundurkan diri tanpa ada paksaan karena merasa sudah sejahtera alasan utamanya ingin memberi kesempatan kepada warga lain yang lebih membutuhkannya.
Jum’at, 12 Agustus 2022. Dalam upaya penurunan angka stunting, Pendamping Sosial PKH Kecamatan Karangtengah, SAEFUL ANAS melakukan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan materi pencegahan dan penanganan stunting di rumah salah satu warga penerima bantuan PKH, Ibu Umi Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Acara tersebut diikuti oleh 33 warga penerima KPM PKH, diantaranya ada yang sudah Lansia, ada yang memiliki anak balita maupun memiliki anak yang masih sekolah. Tujuan Pendamping PKH mengedukasi KPM PKH agar generasi berikutnya dapat terhindar dari stunting. Dalam acara tersebut, antusiasme KPM PKH terlihat dari diskusi dan banyaknya pertanyaan mengenai stunting.
#pkh #fds/P2K2 #stunting #pkhdemak #pkhjateng #demak #jateng #KemensosHADIR #sdmpkh #sdmpkhsip #cegah stunting untuk masa depan lebih baik
Jumat, 12 Agustus 2022 pukul 09.50 WIB, Pendamping Sosial PKH Kecamatan Demak CHOIRUR ROZAQ,SH memastikan salah satu KPM PKH apakah benar ikhlas mengundurkan diri dari kepesertaan PKH. Alhamdulillah, atas nama Ibu Siti Solihatun yang beralamatkan di Desa Raji Kecamatan Demak, dengan ikhlas mengundurkan diri tanpa ada paksaan karena merasa sudah sejahtera alasan utamanya ingin memberi kesempatan kepada warga lain yang lebih membutuhkannya.
Kabar gembira bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) minggu pertama di bulan Agustus ini, bantuan Tahap 3 (tiga) Tahun 2022 telah disalurkan ke Rekening masing-masing KPM dengan nominal tertentu sesuai kategori masing-masing. Bantuan yang mereka terima sempat tertunda dari jadwal yang seharusnya diterimakan di bulan Juli.
Raut wajah binar kebahagiaan terpancar merona pada setiap KPM yang dijumpainya. Mereka sangat mengharapkan bantuan yang sangat dibutuhkan di tengah kesulitan dalam bekerja dan ekonomi yang mereka hadapi, mengingat musim palawija yang gagal karena cuaca, harga-harga bahan makanan yang banyak melonjak, serta tahun ajaran baru yang sangat menguras pundi-pundi rupiah dalam memenuhi kebutuhan anak-anak mereka dalam bangku sekolah/madrasah.
Hal ini mereka (KPM) ceritakan dalam Family Development Season (FDS)/P2K2 pada sesi curah gagasan yang mereka sampaikan kepada Pendamping Sosial Kecamatan Gajah Mustaghfirin, Kamis 11 Agustus 2022. Kepada pemerintah melalui pendamping sosial program, mereka mengucapkan rasa terima kasih tiada terkira melalui bantuan yang mereka terima. Walaupun tidak bisa mencukupi seluruh kebutuhan, tetapi setidaknya bisa membantu meringankan beban mereka di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian di masa sekarang ini. “Terima kasih bapak, telah mendampingi kami sehingga bantuan ini bisa kami buat untuk membayar uang sekolah anak kami” sahut Ibu Samirah, KPM Desa Banjarsari Gajah di sela-sela kegiatan FDS/ Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Kemudian ada Ibu Widayah Hermiasih yang baru saja menerima bantuanya di Kantor Unit BRI Gajah karena ada satu kendala. “Terima kasih ya pak, ini akan saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan saya dan nenek saya yang sudah berusia renta” timpal Ibu Widayah. Ibu Widayah baru saja mengambil ATM dan Buku Tabungannya di Kantor Unit BRI Gajah karena nomor rekening yang dia miliki berbeda dengan nomor rekening pada data penerima bantuan sehingga dia harus mencetak buku tabungan dan ATM baru. Didampingi pendamping, alhamdulillah buku tabungan dan ATM baru bisa dia terima dan penuh ucap syukur, bantuan sebesar Rp. 600.000,- pun dapat disalurkan kepadanya beserta keluarga.
Peran Pendamping yang begitu strategis sangat membantu KPM dalam menghadapi berbagai problem tentang bantuan sosialnya. Semoga seluruh pendamping PKH di seluruh Indonesia diberikan kekuatan, kesehatan, dan derajat mulia sehingga mereka senantiasa bisa mendampingi penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan untuk bersama-sama penuh semangat meraih keluarga sejahtera nan mandiri.
Tambirejo, 12 Agustus 2022 Mustaghfirin, Pendamping Sosial PKH Kecamatan Gajah
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak (P2PA).
Subkor KHPK (Ratih Damayanti, SH) melaksanakan kegiatan dalam rangka Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bagi OPD se Kab. Demak. dengan peserta yang di undang seluruh OPD se Kab. Demak. Bertempat di Gedung Binapraja Kab. Demak. Acara dihadiri secara langsung oleh Pj. Sekda sekaligus Kepala DINSOS P2PA Kab. Demak (Drs. Eko Pringgolaksito, M.Si) beliau membuka acara serta memberikan arahan Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, khususnya dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran. Dengan mengadopsi PPRG, kita mengakui bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan, persoalan dan perspektif yang berbeda. Oleh karenanya keduanya harus dilibatkan dalam pembangunan, agar tercipta Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM) yang merata demi mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. dihadiri juga Plt. Kabid P2PA (Maftukhah Kurniawati, SH.MH) dan sebagai Narasumber Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kab. Pemalang (Muh. Tarom, S.E) dengan materi yang disampaikan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender beliau menyampaikan masalah yang sering dihadapi dalam pelaksanaan PUG adalah pengambilan keputusan tidak menyadari bahwa keputusan/ kebijakan yang di ambil dan /atau Proses pengambilan keputusan/kebijakan seringkali bersifat netral gender, yaitu hanya memperhatikan dari sudut pandang tugas dan fungsi dari instansi tersebut atau perioritas nasional semata. tanpa melihat adanya kelompok yang terlibat dan pengguna manfaat ( kelompok sasaran yang berbeda. oleh sebab itu diperlukan upaya untuk memperkecil kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki yaitu dengan melaksanakan perencanaan yang responsif gender.
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK.
Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Draft Perbup Mengenai Strategi Pencegahan Perkawinan Anak . Bertempat di ruang Rapat Wakil Bupati Demak dengan peserta OPD terkait serta Kemenag, KUA, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Dengan Pimpinan rapat Plt. Kabid P2PA (Maftukhah Kurniawati, SH.MH). Tujuan kegiatan adalah mendengarkan saran, masukan serta pendapat dari masing-masing OPD serta Instansi Vertikal membahas draft Peraturan Bupati mengenai Strategi Pencegahan Perkawinan Anak.
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK.
Subkor KHPK ( Ratih Damayanti, SH) dan Subkor PPA (Ana Istiqomah, S.Psi, Psi) melaksanakan kegiatan Pelatihan Relawan SAPA sebagai tindak lanjut Desa Kebonbatur Sebagai Pilot Project Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Bertempat di Ruang Aula Balai Desa Kebonbatur Mranggen. Peserta yang di undang 25 peserta dari PKK, Peragkat Desa, BPD Desa, Kader Posyandu, Forum Anak Desa dan Karangtaruna. Dengan narasumber Subkor PPA (Ana Istiqomah, S.Psi, Psi).
Pelatihan relawan SAPA ini merupakan pelatihan yang disasarkan kepada relawan dari Desa yang aktif mengumpulkan dan melakukan pendataan 10 indikator ketercapaian DRPPA sebagai upaya mengintegrasikan perpektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Prinsip pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yakni, non diskriminasi, demokrasi, gotong royong, tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, penghargaan terhadap keberagaman dan kemajemukan, penghargaan terhadap pandangan perempuan dan anak, kepentingan bagi perempuan dan anak dan perlakuan khusus sementara (afirmatif). Ada 10 indikator keberhasilan DRPPA, di antaranya, adanya pengorganisasian perempuan dan anak. Tersedianya data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak. Tersedianya peraturan desa (perdes) tentang DRPPA. Tersedianya pembiayaan dan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakat desa dan lembaga adat desa. Persentase perempuan wirausaha di desa. Semua anak mendapatkan pengasuhan yang baik yang berbasis hak anak. Tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Tidak ada Pekerja anak. Tidak ada yang menikah di bawah usia 19 tahun (tidak ada perkawinan anak). Melalui program ini, diharapkan memunculkan sumberdaya perempuan-perempuan yang berkualitas, memiliki daya saing, dapat memberikan inovasi-inovasi di dalam terselenggaranya pembangunan. Demikian juga dengan peran perempuan dan anak yang harus berintegrasi dalam setiap aspek tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Tidak melulu menjadi objek tapi terlibat juga dalam pembangunan dan pembinaan desa serta memberdayakan masyarakat untuk melindungi diri dan memperjuangan hak-haknya.