RAKOR BPNT KEMENSOS HADIRKAN KADINAS DAN KABID FAKIR MISKIN DI HOTEL SHERON MUSTIKA YOGYAKARTA
Demak, bertempat di hotel Sheraton Mustika Jalan Adi Sucipto KM 9 Yogyakarta, hari selasa sampai sabtu ( 7 – 10 Agustus 2019 ) Direktorat Jendral Penanganan Fakir Miskian Wilayah II Kementerian Sosial Republik Indonesia adakan kegiatan Rakor, Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) dan Rastra tahun 2019.
Acara dibuka langsung oleh Direktur Jendral Penanganan Fakir miskin Wilayah II Dr. Andi ZA Dulung dalam sambutanya menegaskan bahwa untuk meningkatkan pelayanan penyaluran Bantuan sosial pangan serta merespon perkembangan penyaluran bantuan sosial pangan maka diharapkan penyaluran benar benar sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku, agar tidak terjadi ketimpangan permasalahan di masyarakat oleh karenanya data dari operator SIKS NG hrs dapat dipertanggungjawabkan.
Laporan Direktur Penanganan Fakir Miskin Dr I Wayan Wiryawan menyampaikan kegaiatan rakor dan sosialisasi BPNT selama 4 hari dengan thema “Kita Mantapkan Persiapan Perluasan Tuntas BPNT untuk optimalisasi Penyaluran yang lebih baik dengan semangat 6 T “ tepat sasaran, tepat jumlah tepat kualitas, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi.” Katanya.
Lebih lanjut belau menyampaikan acara ini dihadiri Kepala Dinas dan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dari 12 provinsi dan 151 Kabupaten/ Kota yang merupakan wilayah pelaksanaan Bansos Rastra dan BPNT yaitu meliputi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Dinas sosial Provinsi Kalimantamn Tengah, Dinas Sosial provinsi Kalimantan Timur, Dinas sosial Kalimantan Utara, Dinas Sosial Kalimantan barat, Dinas Sosial provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial Provinsi banten, Dinas Sosial Provinsi jawa Tengah, Dinas Sosial Provinsi DI Yogyakarta, Dinas Sosial provinsi Nusa tenggara barat,Dinas Sosial Provinsi Nusa tenggara Timur, dan Dinas Sosial provinsi Bali.
Adapun narasumber pada rakor Sosialisasi bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT) dan Rastra Tahun 2019 dari Direktur jendral Penanganan Fakir miskin , Asisten Deputi Penanggulangan kemiskinan Kemenko PMK, Direktur penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan sosial Bappenas, Direktur OPP Perum Bulog, Direktur pengembangan pitalebar, Ditjen PPI Kementerian Kominfo, Pusdatin, Direktorat jaminan sosial keluarga, Himbara terdiri BRI Pusat, BNI Pusat, Bank Mandiri Pusat.
Berdasarkan hasil arahan Dirjen Penangananan Fakir Miskin , Direktur PFM, Wilayah II dan hasil paparan para Narasumber serta diskusi peserta, Maka dalam rangka mensukseskan perluasan tuntas BPNT tahun 2019 dan kelancaran pelaksanaan existing BPNT, disepakati antara lain Dinas Sosial kabupaten/ Kota berkewajiban untjuk perlunya kerjasama antara Dinas Sosial dengan Dinas Dukcapil di Daerah , dalam pemenuhan nomor Induk Kependudukan ( NIK ) Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ), segera melakukan finalisasi data dan upload SK data agar dapat disampaikan ke Himbara , segera melakukan pemenuhan kuota KPM sesuai Kepmensos 185/2018 apabila data KPM di SIKS NG masih kurang dari kuota tersebut.daerah yang akan melaksanakan BPNT berkoordinasi dengan Bank Cabang penyalur untuk distribusi KKS dan persiapan infra struktur e-warong. Melakukan rekonsiliasi dengan bank cabang penyalur atau bulog setiap bulan dan melaporkan hasilnya kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah II dengan tembusan kepada Dinas Sosial Provinsi., melakukan monitoring pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial pangan.
Dalam diskusi terakhir dipandu moderator Kasubdit Data dan Informasi Kementerian Sosial RI bahwa memperoleh kesepakatan Bulog untuk memastikan percepatan penyaluran untuk alokasi sampai dengan bulan Agustus 2019.
