Pemberian Bantuan Bencana Rumah Roboh

DEMAK-Pemberian bantuan Rumah Roboh kepada Nenek KARTINAH Desa Dombo Rt 04 Rw 02 Kecamatan Sayung dilaksanakan tanggal 30 Juli 2019 oleh Tim Kebencanaan Kabupaten Demak, Tim Kebencanaan dari Kabupaten Demak yang terdiri dari BPBD, Dinsosp2pa, Baznas dan PMI.

Pemerintah Daerah Kabupaten Demak melalui Tim Kebencanaan ini memberikan bantuan kepada Nenek KARTINAH yang terkena musibah rumahnya roboh karena ketidaklayakan/termakan usia/lapuk dan disebabkan juga faktor ekonomi, maka  untuk meringankan beban yang diderita agar tidak terpuruk, semoga dapat cepat membangun rumahnya kembali.

Sedangkan bantuan yang diberikan dari Tim Kebencanaan Kabupaten Demak berupa Uang, sembako, peralatan sandang dan peralatan tidur tersebut, dapat meringankan beban Nenek KARTINAH.

Pemberian Bantuan Bencana Rumah Kebakaran di Kecamatan Guntur

DEMAK- Pelaksanaan Pemberian bantuan kepada warga masyarakat yang terkana Bencana kebakaran pada tanggal 25 Juli 2019 jam 18.00 WIB Rumah   Milik Bapak AGUS SUPRIYANTO Dukuh Sandan Desa Sidokumpul Rt 03 Rw 02 Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Pemberian bantuan kepada Bapak AGUS SUPRIYANTO Dukuh Sandan Desa Sidokumpul Rt 03 Rw 02 Kecamatan Guntur dilaksanakan tanggal 30 Juli 2019 oleh Tim Kebencanaan Kabupaten Demak, juga dari Kecamatan Guntur. Tim Kebencanaan dari Kabupaten Demak yang terdiri dari BPBD, Dinsosp2pa, Baznas dan PMI.

Tim Kebencanaan ini memberikan bantuan kepada Bapak AGUS SUPRIYANTO yang terkena musibah rumahnya terbakar untuk meringankan beban yang diderita agar tidak terpuruk, semoga dapat cepat membangun rumahnya kembali atau mendapatkan bantuan dari Desa dan warga lainnya.

Sedangkan bantuan yang diberikan dari Tim Kebencanaan Kabupaten Demak berupa Uang, sembako, peralatan sandang dan peralatan tidur tersebut, dapat meringankan beban Bapak AGUS SUPRIYANTO.

COACHING PERTEMUAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KELUARGA (P2K2) ZONA TIGA

Senin, 29/07/19 Coaching P2K2 zona 3 Pendamping PKH Kec. Demak. Kec. Sayung dan Kec. Karangtengah yang diselenggarakan di aula Kec. Demak diikuti oleh 31 pendmping PKH serta 3 Korkab dan 1 Spv PKH Demak.

Choacing P2K2 pada Modul PKPU (Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha) pada materi Pengelolaan Keuangan diikuti 31 pendamping PKH,diantaranya 7 SDM yang sudah mengikuti Diklat Luring FDS di BBPPKS Yogyakarta dan 14 SDM PKH yang belum mengikuti Diklat Luring FDS di BBPPKS Yogyakarta.

Pendamping PKH yang sudah melakukan Diklat di BBPPKS memberikan wawasan serta pengetahuanya kepada SDM PKH yang belum melaksanakan Diklat FDS/P2K2 di Yogyakarta. Melalui transfer pengetahuan inilah pendamping PKH yang belum melaksanakan Diklat bisa ikut merasakan pengetahuan Diklat FDS/P2K2. Sehingga profesionalitas pendamping PKH dalam menjalankan tugas FDS/P2K2 bisa memenuhi standarisasi yang sudah ditetapkan oleh Kemensos RI.

P2K2 merupakan salah satu bisnis proses PKH berupa pertemuan kelompok dalam menyampaian materi kepada penerima manfaat PKH, yang berasal dari buku Modul yang telah di buat oleh Kemensos RI. Hal itu bertujuan untuk membangun sumber daya manusia KPM PKH yang lebih baik.

PELATIHAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK DI TIGA KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

Menghadiri  undangan DINSOS P2PA Kab. Demak,  Kegiatan Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Prov. Jawa Tengah. Dalam Rangka mendukung upaya Perlindungan Anak di Prov. Jawa Tengah ,menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Sistem Perlindungan Anak di Tiga Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 yaitu Kab. Banyumas, Kab. Tegal dan Kab. Demak. Untuk Kabupaten Demak dilaksanakan pada hari Senin s.d Selasa, Tanggal 29-30 Juli 2019 di Hotel Amantis, Jl. Lingkar Demak-Kudus Km. 24, Jam 10.00 WIB – selesai . Dengan Peserta 25 orang dari  ( DINSOS P2PA, KEMENAG, POLRES, DINKES, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, DINDIKBUD, BAPPEDA, PPT Kabupaten, Pekerja Sosial, Tim penggerak PKK, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Demak)  dengan Fasilitator dari LPA Klaten ( Ahmad Sakur )dan Fasilitator SPA ( Ery Pratama Putra ).

tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah bertujuan membangun kesepahaman bagi para pemangku kebijakan di Organisasi Daerah(OPD) dan Stakeholder di tiga Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Dalam sistem perlindungan anak terdapat lima  sub sistem yang terkait yaitu Sub sistem hukum atau peraturan perundangan atau kebijakan, Sub sistem peradilan, Sub sistem kesejahteraan sosial, Perubahan prilaku dan data atau Informasi sebagai dasar penyusunan perencanaan atau Kebijakan oprasional.  Untuk metode yang digunakan dalam Pelatihan Sistem Perlindungan Anak adalah ( 1. Ceramah 2. Tanya Jawab 3. Diskusi ) Untuk hasil yang diharapkan adalah adanya kesepahaman bagi para pemangku kebijakan di Organisasi Perangkat Daerah ( OPD)  dan Stakeholder di 3 Kabupaten di Prov. Jawa Tengah.

PENGHARGAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK ( KLA ) TAHUN 2019

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)  Republik Indonesia menyelenggarakan malam Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Th 2019 di  Hotel Four Points Jl. Andi Djemma No.130, Kota Makasar Sulawesi Selatan 90222 Pada Hari/Tanggal Selasa, 23 Juli 2019, Pukul 18.30 WITA-selesai   Malam penghargaan ini diberikan guna mendorong Pemerintah Daerah Tingkat II memenuhi kebutuhan Anak Indonesia dengan Target KPPPA adalah Indonesia Idola Anak 2030. Malam penghargaan diselenggarakan tepat pada Hari Anak Nasional yang pada tahun ini diadakan di Makasar pada pagi hari sebelum acara malam penghargaan di Lapangan Karabosi Makasar.  Selanjutnya , Ketua Tim Evaluasi Penghargaan KLA 2019 sekaligus Deputi IV Tumbuh Kembang Anak, Lenny Rosalin memberikan sambutan dan menyampaikan terima kasih atas partisipasi berbagai pihak dalam membantu mencapai tujuan Indonesia Layak Anak 2030, di lanjutkan sambutan  dari Ibu Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Yohana Susana Yembise, dengan acara puncak  penerimaan penghargaan 247 Kabupaten/Kota Layak Anak Th 2019, Salah satunya adalah Kabupaten Demak menerima Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tahun 2019 dengan KATEGORI PRATAMA yang  di berikan secara langsung oleh Ibu Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia  Yohana Susana Yembise serah terima Penghargaan langsung diberikan Kepada Bupati Demak H. M Natsir,  untuk Kabupaten Demak mengharapkan capaian untuk tahun berikutnya bisa  naik Tingkatan dari PRATAMA menjadi MADYA dan semakin naik  dengan dukungan serta komitmen bersama dari semua pihak Pemerintah Kabupaten Demak.

PELATIHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF ANAK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

Kasi Kualitas Hidup Anak (KHA) dan Kasubag Program DINSOS P2PA Kab. Demak. Memenuhi undangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Prov. Jawa Tengah. Dalam rangka mendorong percepatan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA),Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Panduan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Anak (PPRA) bagi perencanaan,pelaksanaan dan pengambilan kebijakan di Provinsi Jawa Tengah. Panduan  dimaksud saat ini tengah dikembangkan melalui aplikasi website. Peserta yang  diundang Dinas PPPA, BAPPEDA, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan  dan Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota kegiatan yang dilaksanakan pada hari : Kamis s.d Jumaat, Tanggal 25-26 Juli 2019 bertempat di Hotel Pesona, Jln. Depok No. 33, Kembangsari, Semarang.

ADVOKASI PELAKSANAAN STRATEGI PUG KEPADA DPRD DI JAWA TENGAH TAHUN 2019

Memenuhi undangan Kasi KHPK  Bidang P2PA Pada DINSOS P2PA Kab. Demak Rahayu Puji Lestari, S.SiT.  Kegiatan Advokasi Strategi PUG kepada DPRD yang dilaksanakan Pada hari Senin s/d Selasa, Tanggal 22-23 Juli 2019 bertempat di Hotel Azana  Jl. Jend. Sudirman No.386 Semarang. Kegiatan yang di ikuti oleh Anggota Dewan Sekwan dan DINSOS P2PA  Kab. Demak dalam rangka percepatan dan fasilitasi PPRG Kab/Kota di 10 Kab/Kota dengan IPG dan IDG yang berada di zona ambang batas Kegiatan Advokasi pelaksanaan strategi PUG kepada DPRD di Jawa Tengah dibuka oleh Plt Kabid KHPP ibu Dra. Sri Dewi Indrajati, MM;  Membacakan sambutan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Materi Pertama tentang Peran DPRD dalam PUG disampaikan oleh DR. Indrakertati, M.Si Direktur LPPSP Semarang, materi; dilanjutkan dengan materi PUG sebagai Pilar Pembangunan disampaikan Dra. Ema Rachmawati, M.Hum; Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah,agenda Malam dengan agenda diskusi kelompok Perkembangan Capaian Prasarat PUG dimasing – masing Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini bertujuan untuk :

  • Meningkatnya wawasan DPRD tentang Pengarusutamaan Gender di semua bidang Pembangunan
  • Dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang responsif gender.
  • Meningkatkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota dalam peningkatan partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif yang responsif gender.

PEMBINAAN KPM PKH UNTUK PERCEPATAN GRADUASI MANDIRI

Demak- Dalam rangka  kegiatan non fisik TMMD Reguler ke 105  Tahun 2019  yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Desa Kalikondang Kecamatan Demak, hari Jum’at, 26  Juli 2019 jam 20.00-21.30 WIB, yang diikuti sebanyak 50 orang dari Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Masyarakat, Perangkat, Pengurus PKK, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta Pemuda.

Kegiatan tersebut dihadiri dari Dinas Sosial P2PA, Dinpora dan Dindukcapil sebagai narasumber. Dinas Sosial P2PA yang diwakili oleh Kepala Bidang Linjamsos (TITIK BUDIYANTI,SH,MH) dan Koordinator PKH Kabupaten Demak, dalam penjelasannya Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang  miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial  (Pusadatin) ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Komponen bantuan PKH antara lain :

  1. Ibu hamil/ ibu nifas
  2. Balita / Anak Pra sekolah
  3. SD, SMP, SMA
  4. Lansia di atas 60 tahun
  5. Penyandang Disabilitas berat/Ganda

Tujuan Umum PKH adalah :

  1. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
  2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
  3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
  4. Mengurangi angka dan rantai kemiskinan dan kesenjangan.
  5. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Harapannya kepada masyarakat Desa Kalikondang apabila yang belum mendapatkan Program Bantuan Sosial untuk dapatnya dimasukkan datanya ke SIKS-NG, dan yang mendapatkan bantuan sosial sudah meningkat kehidupannya/sosial ekonominya untuk mengundurkan diri secara sukarela, dengan graduasi mandiri tujuan PKH dalam rangka menurunkan kemiskinan dapat tercapai.

BERSIH-BERSIH MENUJU ADIPURA

Demak- Dalam Rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke 74 dan mewujudkan lingkungan indah dan bersih serta untuk mendapatkan Adipura di Kabupaten Demak, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( Dinsos P2PA) telah melaksanakan Kerja Bhakti di lokasi Jl. Sultan Trenggono dari Gedung Pramuka Kuarcab. Demak sampai dengan Polres Kab. Demak pada hari Jum’at, 26 Juli 2019 pukul : 08.00 s.d 09.30 Wib dengan peserta karyawan-karyawati yang dimotori oleh Kepala Dinas (Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si)

 

 

WORKSHOP PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Workshop pembahasan Raperda PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DEMAK, yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak selama 3 hari (26-28 Juni 2019) bertempat di Hotel The Rich Yogyakarta. Acara tersebut dihadiri PANSUS C DPRD, Bappeda litbang, Dinas Sosial P2PA, BPS, DinpermasdesdukKB, Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum setda Kabupaten Demak pada hari Kamis 27 Juni 2019. Tujuan pembahasan ini penyempurnaan Raperda menjadi Peraturan Daerah PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN DEMAK dan harus ada OPD yang bertanggung jawab dalam Penanggulangan Kemiskinan di OPD teknis.